Dua Korea Baku Tembak

Aksi baku tembak terjadi di dekat perbatasan laut yang disengketakan Korea Utara dengan Korea Selatan, demikian laporan kantor berita Yonhap.

Dalam laporan itu disebutkan Korut menembak terlebih dahulu ke wilayah laut yang tengah dijaga oleh otoritas Pulau Baengnyeong, Korea Selatan.

Seorang juru bicara presiden di Seoul mengatakan pihaknya ''terpaksa membalas tembakan tersebut ''.

Namun tidak ada korban atau kerugian yang terjadi dalam baku tembak tersebut.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan Korea Utara melepaskan tembakan di kawasan utara perbatasan laut, sedangkan pasukan Seoul membalas tembakan dari udara, demikian laporan kantor berita AFP.

Pada hari Selasa, Korea Utara secara sepihak telah mengumumkan kalau wilayah laut itu masuk dalam kategori bukan kawasan bebas pelayaran.

Perbatasan laut barat selama ini memang diketahui sebagai sumber tetap ketegangan militer antara dua Korea.

Hubungan memburuk

Dalam dekade terakhir bahkan terjadi tiga kali baku tembak yang mematikan antara kedua Korea di kawasan tersebut.

Dalam insiden sebelumnya pada November lalu, baku tembak antara angkatan laut kedua negara menyebabkan satu orang tentara Korut tewas dan tiga lainnya terluka.

Korea Selatan selama ini berpegang pada garis batas utara yang ditetapkan oleh AS atas perintah PBB saat perang Korea 1950-53 berakhir. Korea Utara menolak ketentuan batas tersebut.

Selain masalah perbatasan kedua Korea juga bertikai dalam urusan bisnis.

Pembicaraan terkini mengenai kawasan industri Kaesong yang dikelola bersama juga dihentikan tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak pada 21 Januari.
Kaesong

Pembicaraan kawasan industri Kaesong juga tanpa kemajuan

Meski ketegangan meningkat, tapi Korea Utara masih mau menerima sedikit bantuan dari Korea Selatan.

Uji coba membuka dialog diupayakan di tengah ketegangan terbaru yang dipicu oleh pernyataan seorang analis Korsel yang menyebut kemungkinan terjadi kudeta militer atau peningkatan aksi massa ketika pemimpin Korut, Kim Jong-il, meninggal.

AS, Cina, Rusia, Jepang dan Korea Selatan terus-menerus meminta Korea Utara kembali ke pembicaraan internasional guna menghentikan program nuklirnya.

Mari Pangestu Jangan Ceroboh

Jakarta - DPR menyebut keputusan pemerintah yang menyetujui perdagangan bebas China- ASEAN tanpa persiapan matang sebagai tindakan tidak realistis.

“DPR merasa keputusan untuk menyetujui CAFTA sudah bukan kebijakan yang realistis perlu ditunda dan dikaji ulang,” jelas Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, usai bertemu dengan perwakilan 25 delegasi organisasi buruh, petani dan mahasiswa di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (28/1).

Apabila pemerintah tetap menyetujui pedagangan bebas mentah-mentah, lanjut Priyo, maka Menteri Perdagangan Mari Pangestu bisa dianggap ceroboh dan tidak mengindahkan aspirasi rakyat.

Apakah Mari Pangestu perlu dicopot dari jabatannya?

“Mengenai reshuffle itu dikembalikan kepada presiden,” ujar fungsionaris Partai Golkar ini.

Sebelumnya, sekitar 25 elemen masyarakat terdiri dari buruh, petani dan mahasiswa melakukan dialog dengan pimpinan Dewan di gedung DPR, Jakarta. Mereka mengungkapkan fakta yang mempermalukan kampung halaman Presiden SBY.

Dalam dialog, delegasi buruh mengemukakan beberapa rekomendasi diantaranya sistem pengupahan layak nasional, menolak dan akan mengajukan judicial review terhadap UU 39/2009 tentang kawasan ekonomi khusus melalui Mahkamah Konstitusi (MK), merespons perkembangan pembahasan program legislasi nasional 2010 seperti revisi UU 13/2003 dan deregulasi ketenagakerjaan termasuk pengupahan.

100 hari SBY - Boediono Panen Demonstrasi

BANDA ACEH - 100 hari pemerintahan SBY-Boediono panen demontrasi, seperti halnya di Aceh dan sekitarnya, Kamis (28/1) kemarin, aksi yang dilakukan ole mahasiswa tersebut dijaga oleh ratusan personel aparat kepolisian.

Di Lhokseumawe, sekitar 10 demonstran yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Aceh, mengkritisi berbagai kebijakan SBY-Boediono dalam 100 hari pemerintahan ini dengan menggelar unjuk rasa di kawasan Simpang Jam. Tapi, ironisnya, aksi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, kemarin, tampak dijaga atau dikawal oleh ratusan personel polisi.

Meski demikian, hanya sebagian kecil saja personel polisi dari Polres Lhokseumawe itu yang tampak mengawal aksi demo sekitar 10 mahasiswa tersebut. Sedangkan sebagian besar aparat kepolisian lainnya yang juga dari Mapolres Lhokseumawe, berada dalam pekarangan Klinik Bhayangkara dan sejumlah warung yang ada di sekitarnya.

Koordinator aksi FKM Aceh, Rahmad Hidayat, dalam orasinya mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan SBY-Boediono yang dinilai bermasalah, seperti kasus bail out Bank Century. Ia mendesak Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menyelesaikan kasus yang kini sedang dibahas oleh pansus DPR RI itu.

Di samping itu, demonstran juga mendesak pemerintah SBY-Boediono untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih prorakyat, segera mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencabut UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). “Kita juga mendesak agar pemerintah segera membentuk pengadilan HAM di Aceh dan menuntaskan berbagai aturan pelaksanaan sebagaimana dikendaki UU No.11 Tahun 2006 tengan Pemerintah Aceh (UUPA),” kata Rahmad Hidayat.

Setelah sekitar satu jam aksi tersebut berlangsung, sebanyak dua truk pasukan tambahan dari Polres Aceh Utara, dilaporkan tiba di lokasi demo. Personel tambahan ini dimaksudkan untuk memback up pengamanan demo yang sebelumnya disebut-sebut akan berlangsung secara besar-besaran. Tapi, hingga aksi tersebut bubar sekitar pukul 11.30 WIB, kemarin, ternyata jumlah pendemo hanya sepuluhan orang saja.

Kapolres Lhokseumawe, AKPB Zulkifli, yang kemarin juga tampak turun ke lokasi, mengatakan bahwa yang melakukan pengamanan demo ini hanya beberapa personel saja, sedang ramainya ke lokasi karena aksi itu akan diamankan secara bergantian oleh personel polisi. “Sebelumnya dalam pemberitahuan kepada kita, jumlah peserta unjuk rasa ini dilaporkan ramai. Tapi ternyata hanya beberapa orang saja,” pungkasnya.

Di Banda Aceh
Sementara itu, di Banda Aceh, aksi unjuk rasa mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono yang juga diikuti oleh puluhan mahasiswa, digelar oleh dua kelompok. Namun, aksi yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) itu, terutama di depan Gedung DPRA di jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh, kemarin, dilaporkan sempat mengganggu arus lalulintas di kawasan itu.

Pasalnya, aksi demo yang dilakukan oleh belasan mahasiswa itu digelar persis di tengah jalan protokol, di depan Gedung DPRA itu. Tanpa merasa menggangu para pemakai jalan, mereka juga membakar patung Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani, yang dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century.

Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Sebab, sejumlah polisi dari Poltabes Banda Aceh yang diturunkan ke lokasi, dengan sigap mengatur arus lalulintas di kawasan itu. Jalan protokol dua jalur itu, hanya jalur kanan yang dibuka bagi para pengguna jalan dari arah simpang Jambotapee. Sedangkankan jalur kiri, yang dipakai untuk orasi para demonstran ditutup.

Koordinator aksi, Robby Firmansyah dalam orasinya, kemarin, menyampaikan tiga tuntutan Front Aceh Untuk Nusantara SMUR. Pertama, mendesak Pansus DPR-RI segera memanggil Presiden SBY untuk memintai keterangan dan pertanggungjawabannya atas kasus Bank Century. Kedua, program pemberantasan korupsi SBY-Boediono hanya pembohongan publik, terbukti selama 100 hari masa pemerintahan, Presiden SBY tidak berani bersikap tegas menyelesaikan kasus korupsi Bank Century. Ketiga, Presiden SBY harus berani mencopot jabatan Boediono dan Sri Mulyani jika teribat kasus Bank Century.

Pada saat yang sama, puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok lainnya, juga menggelar aksi unjuk rasa dan berorasi di bundara Simpang Limong, Banda Aceh. Seperti dilakukan aksi SMUR, kelompok ini juga menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah SBY-Boediono.

Ketiga tuntutan tersebut dibacakan oleh koordinator Aksi, Yanwar Julok, dengan menggugat klaim keberhasilan 100 persen di antara 15 program pilihan Presiden SBY, Pansus Century harus memanggil SBY supaya kasus itu selesai, dan mendesak Pansus dan KPK lebih cepat dan efektif menuntasakan kasus Bank Century. Mengakhiri aksinya, mereka melepaskan balon yang disertai foto SBY ke udara yang di bawahnya bertuliskan: “SBY-Boediono terbukti gagal”.

Secara umum, aksi unjuk rasa yang digelar oleh kedua kelompok mahasis tersebut berlangsung tertib dan aman. “Alhamdulillah, sejauh ini situasi keamanan di Aceh terkendali dan para pengunjuk rasa dalam keadaan tertib,” kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Farid AS di Banda Aceh, kemarin