Jakarta - DPR menyebut keputusan pemerintah yang menyetujui perdagangan bebas China- ASEAN tanpa persiapan matang sebagai tindakan tidak realistis.
“DPR merasa keputusan untuk menyetujui CAFTA sudah bukan kebijakan yang realistis perlu ditunda dan dikaji ulang,” jelas Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, usai bertemu dengan perwakilan 25 delegasi organisasi buruh, petani dan mahasiswa di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Kamis (28/1).
Apabila pemerintah tetap menyetujui pedagangan bebas mentah-mentah, lanjut Priyo, maka Menteri Perdagangan Mari Pangestu bisa dianggap ceroboh dan tidak mengindahkan aspirasi rakyat.
Apakah Mari Pangestu perlu dicopot dari jabatannya?
“Mengenai reshuffle itu dikembalikan kepada presiden,” ujar fungsionaris Partai Golkar ini.
Sebelumnya, sekitar 25 elemen masyarakat terdiri dari buruh, petani dan mahasiswa melakukan dialog dengan pimpinan Dewan di gedung DPR, Jakarta. Mereka mengungkapkan fakta yang mempermalukan kampung halaman Presiden SBY.
Dalam dialog, delegasi buruh mengemukakan beberapa rekomendasi diantaranya sistem pengupahan layak nasional, menolak dan akan mengajukan judicial review terhadap UU 39/2009 tentang kawasan ekonomi khusus melalui Mahkamah Konstitusi (MK), merespons perkembangan pembahasan program legislasi nasional 2010 seperti revisi UU 13/2003 dan deregulasi ketenagakerjaan termasuk pengupahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar dengan sopan