KPK Diminta Cekal Sri Mulyani

JAKARTA - Rapat perdana tim pengawas (timwas) kasus Century kemarin dikejutkan oleh berita kepindahan Menkeu Sri Mulyani menjadi managing director Bank Dunia. Reaksinya pun beragam karena Sri Mulyani dianggap salah seorang pejabat yang harus bertanggung jawab dalam kasus bailout Rp 6,7 triliun itu.

Pro dan kontra muncul di tengah rapat yang melibatkan pimpinan KPK tersebut. Sejumlah anggota dewan menyampaikan ucapan selamat. Namun, ada pula yang menduga mundurnya Sri Mulyani itu sebagai upaya penyelamatan dari jerat kasus Century.

Anggota tim pengawas dari Hanura Akbar Faizal mendesak KPK untuk mencekal Sri Mulyani. ''Ibu Sri Mulyani monggo kalau mau jadi direktur Bank Dunia. Tapi, tolong (KPK) keluarkan cekal dulu sampai pemeriksaan selesai,'' ujar Akbar.

Menurut Akbar, penunjukan Bank Dunia atas Sri Mulyani mengesankan adanya intervensi lembaga donor itu kepada pemerintah. Di satu sisi, Sri Mulyani langsung menyatakan mundur saat diminta kesediaan sebagai orang kedua di Bank Dunia. Namun, di sisi lain, betapa alot permintaan DPR agar dia mundur sementara dalam pemeriksaan angket Bank Century.

''Bank Dunia tolong jangan intervensi. Ini seperti skenario untuk menyelesaikan kasus Century,'' tegas politikus Hanura itu.

Anggota FPDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, sebagai Menkeu, harus diakui bahwa Sri Mulyani memang memiliki reputasi mendunia. Namun, kebijakannya dalam penyelamatan Bank Century tetap merupakan ranah hukum yang harus dituntaskan.

Dia lantas menilai, mundurnya Sri Mulyani hanya menjadi korban politik dari pemerintah atas kasus Century. ''Karena yang bertanggung jawab seharusnya adalah Boediono (selaku mantan gubernur BI),'' ujar Hendrawan.

Anggota tim pengawas Bambang Soesatyo yang juga inisiator Pansus Century kali ini berpikir moderat. Dia menilai, mundurnya Sri Mulyani bisa menjadi jalan keluar politik pilihan pemerintah. Pascaangket Century, vonis politik kepada Sri Mulyani terus bergulir tanpa henti. Yang terakhir, muncul penolakan dari sejumlah anggota dewan atas kehadiran Sri Mulyani dalam rapat penetapan APBNP. ''Justru ini menjadi solusi politik (pemerintah) untuk menurunkan tensi,'' katanya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan terkejut atas berita Sri Mulyani itu. Menurut Priyo, beberapa hari lalu memang terdengar sayup-sayup kabar terkait dengan jabatan baru Sri Mulyani tersebut. ''Namun, mendengar penegasannya, saya masih terperanjat,'' kata Priyo.

Menurut Priyo, untuk kualitas personal seperti Sri Mulyani, jabatan direktur operasional Bank Dunia memang pantas. Sebagai pimpinan DPR, dia mengapresiasi. Dia berpesan agar posisi baru itu bisa memberikan dampak yang positif atas posisi Indonesia. ''Kepada Dr Sri Mulyani, Saya berpesan untuk tetap mempertahankan nilai keindonesiaan,'' ujar Priyo.

Pimpinan KPK juga tidak mempermasalahkan status baru Sri Mulyani nanti. Saat ditanya sejumlah anggota DPR soal tindak lanjut pemeriksaan Sri Mulyani, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan, faktor jarak bukan masalah bagi KPK. Meski nanti Sri Mulyani melaksanakan tugas hariannya di Washington, AS. ''Itu masih di dunia kan. Kami dulu juga pernah mengirimkan penyelidik ke Washington,'' jamin Bibit kepada tim pengawas DPR (JP)