Parpol dan DPR Kurang Peduli Masalah Kelautan

Jakarta-RMOL, Penjajahan Belada selamaa 3,5 abad terhadap Indonesia telah merubah karakter bangsa Indonesia.

Bangsa bahari yang memiliki jiwa, pandangan hidup, semangat, arif, aktif, kreatif, dinamis, penuh insiatiatif, kritis dan terbuka menjadi bangsa yang pasif, statis dan berkarakter bangsa menunggun perintah.

Demikian benang merah dari diskusi Budaya Bangsa Bahari bertema "Menyongsong Kebangkitan Bangsa Bahari Nusantara", Hotel Sultan, Senin (26/10). Pembicara diskusi yakni Fachri Ali (pengamat politik), Gusti Asnan (sejarawan), Radhar Panca Dahana (Satrawan), Prof Hasyim Djalal M (diplomat senior dan tokoh hukum laut), Pelaksana Harian Badan Pengelola Kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa Martono Yuwono, Rosihan Arsyad (Direktur Eksekutif Institut for Maritime Studies), Jaleswari Primawardani, dan Woeryanti Iman Soetopo.

Seperti yang dikatakan Hasyim Djalal, akibat dari perubahan karakter tersebut, bangsa ini tidak lagi menjunjung tinggi budaya bahari yang diwariskan oleh kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Contoh kasus adalah Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia. Sekarang Malaysia pun mengincar blok Ambalat. Dia memperkirakan jika pemerintah tidak serius mengurus titik koordinat batas lautnya ke PBB maka Indonesia akan terus menerus akan berseteru dengan polisi laut dari negara negara lain.

Hasyim mengatakan, masalah kelautan ini yang memegang peranan adalah parpol dan DPR karena berkaitan dengan anggaran dan UU. Namun DPR kurang peduli dengan masalah kelautan. Buktinya sampai saat ini RUU kelautan belum juga rampung atau disahkan menjadi UU padahal sejumlah partai telah menjanjikan akan menyelesaikannya.

Sementara sejarawan Asvi Warman Adam menyoroti kurikulum sekolah yang memasukkan kasus Timor-Timor pada 2006 karena penyusun kurikulum menyatakan lupa akibat sibuk memasukkan soal gerakan PKI dalam buku sejarah. "Mudah-mudahan hanya terlupa, bukan ketidaksadaran untuk memasukkan maritim itu penting," katanya.

Dalam diskusi juga disinggung tentang nelayan NTT dipatoki wilayah lautnya oleh pemerintah Australia. Padahal sejak dulu mereka menangkap ikan di wilayah tersebut. Dari sisi teknologi kelautan para pembicara melihat Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain. Menurut mereka, Indonesia sebenarnya bisa membuat kapal perang sendiri untuk menjaga wilayah laut. [dry]